Jalur jalan menuju elar selatan

 Permasalahan Pemerataan Pembangunan di  Elar Selatan 
Jalan menuju Kecamatan Elar selatan Kabupaten Manggarai Timur  merupakan salah satu jalan Profinsi yang ada di Profinsi  Nusa Tenggara Timur (NTT). Jalan ini merupakan salah satu jalur utama, akses jalan untuk masyarakat Elar Selatan menuju Kota Borong Ibu Kota Kabupaten Manggrai Timur. Sejak puluhan tahun lalu masyarakat Elar Selatan terisolasi akibat infranstruktur  jalan yang sangat memprihatinkan.
Jalan menuju kecamatan Elar Selatan ini ibarat berjalan di kali mati. Masyarakat terpaksa harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk bisa sampai ke pusat kota. Walaupun ada kendaraan yang dengan terpaksa harus lewat dijalan yang suda seperti kali mati, masyarakat lebih memilih jalan kaki untuk memaksimalkan keselamatan mereka. Sudah berkali-kali kendaraan yang kecelakaan di ruas jalan antara Elar Selatan ke Borong tersebut berkaitan dengan kondisi jalan yang rusak parah. Walaupun demikian, kendaraan-kendaraan tersebut tetap nekat beroperasi karena Itu adalah jalur satu-satunya jalan penghubung masyarakt ke pusat kota. Kornelis Soge, Tenaga Ahli Pendamping Desa di Kabupaten Manggarai Timur (Matim) mengaku sport jantung saat melintas di ruas selatan Kecamatan Kota Komba menuju Elar Selatan. Ceis, begitu nama panggilannya mengaku kondisi infrastruktur jalan bagian selatan di Manggrai Timur memang perlu pembenahan serius oleh pemerintah.
Kepada POS-KUPANG.COM di Borong, Rabu (12/12/2018) sore, Ceis mengaku baru melakukan perjalanan dari Elar Selatan melintasi jalan yang sangat membahayakan warga. Apalagi, kata Ceis, di musim hujan jalan licin dan penuh lumpur. Bukan saja itu, jalannya penuh bebatuan dan genangan air. Kendaraan yang melintas pun harus beberapa tersendat karena jalan licin. "Kendaran yang melintas seperti truk harus menyiapkan dedak padi. Dedak tersebut disiram di jalan yang berlumpur agar kendaraan bisa melintas," kata Ceis.
Ia menuturkan, kondisi jalan belum semua diaspal sehingga perjalananya mengalami kendala. "Kita di atas truk seperti sport jantung saja," ujar Ceis. Ceis pun mengirim beberapa foto yang memperlihatkan kondisi jalan menuju Elar Selatan yang di semua titik rusak. Kendaraan yang melintas pun harus tiga sampai empat kali terganggu karena jalannya penuh lumpur.  
Ruas jalan menuju Elar Selatan menjadi gambaran bagi pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Betapa sangat sulitnya akses jalan yang dilalui masyarakat Elar Selatan. Yang masyarakat Elar Selatan butuhkan sejak dulu dan sampai saat ini adalah akses jalan lancar sehingga hasil bumi masyarakat bisa dengan mudah dibawa ke kota dengan cepat dan bisa dijual disana. 
Sangat memprihatinkan jika kondisi jalan tidak segera diperhatikan maka akan sangat berdampak pada sosialisasi masyarakat. Mereka akan tetap terus terisolasi dari kehidupan masyarakat pada umumnya yang mendapatkan perubahan dalam kemajuan baik dari segi ekonomi maupun pendidikan dan kesehatan. 
Pemerintah sangat cepat memperbaiki jalan-jalan di kota-kota besar, tapi daerah-daerah yang masih jauh dari jangkauan luput dari perhatian, padahal dengan membuka akses baru, perputaran ekonomi akan lebih baik.  Masyarakat Elar Selatan mungkin ingin seperti masyarakat lain yang dengan mudah memperoleh informasi, mencapai perubahan akan tetapi mereka tidak mampu berbuat banyak, apa bila pemerataan pembangunan tidak mereka rasakan.  Hal ini seakan-akan sangat bertolak-belakang dengan bunyi sila ke lima pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia". 
Menurut saya jika di kaitkan dengan bunyi sila kelima pancasila ini, masyarakat Elar Selatan berhak untuk menuntut keadilan dalam hal pemerataan pembangunan dan untuk kesejahtraan masyarakat. Kondisi ini sangat memprihatinkan lagi ketika selama tujuh puluh tiga tahun Indonesia merdeka selama itu pula kondisi pemerataan pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat di Elar Selatan. 
Kini tujuh puluh tiga tahun akan segera berlalu, haruskah ada jeritan lagi dari pelosok negeri, untuk meminta keadilan pemerataan pembangunan ifrastruktur. 
Sekarang ini adalah suatu zaman milenial akan tetapi masih nampak banyak kesenjangan sosial dalam kepemimpinan para pejabat pemerintahan. Sulitnya masyarakat negeri ini untuk mendapatkan pemerataan pembangunan yang layak, yang sebagaimana mestinya mereka dapatkan. Ketimpangan pembangunan antar daerah merupakan persoalan besar bangsa Indonesia. 
Antara satu kawasan dengan kawasan lain terjadi perbedaan signifikan. Misalnya, antara daerah-daerah timur Indonesia dengan daerah bagian barat, atau antara Jawa dan luar Jawa. 
Ketimpangan pembangunan ini tergambar dalam beragam rupa, baik infrastruktur fisik maupun non-fisik. Ketimpangan ini membawa pada persoalan-persoalan mendasar seperti harga bahan pokok, kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kualitas kesehatan, dan lain sebagainya.

Kajian Menurut Nilai-nilai Pancasila
Apakah nilai-nilai Pancasila sudah secara sistematis “terlupakan” dalam khazanah kehidupan masyarakat kita? 
Jawabannya akan menjadi perdebatan, tetapi fakta-fakta di tengah masyarakat bisa menjadi bukti konkrit bahwa dasar bernegara ini cenderung hanya menjadi slogan di dinding ataupun sekedar bahan pelajaran di sekolah-sekolah. Hapal Pancasila, tapi sesama anak bangsa saling serang, korupsi jalan terus, agama dijadikan sumber konflik, parpol saling sikut dan kongkalingkong, persatuan diabaikan dan kesejahtraan masyarakat menjadi taruhannya. Begitulah fenomenanya di jaman now.  
Pancasila seakan tercerabut dari masyarakatnya sendiri, tercerabut dari orang-orang yang sudah bersepakat untuk mengambilnya sebagai jalan hidup. Kalau memang kita sudah terlepas dari akar, kita tidak lagi menjadi suatu keragaman dalam suatu nilai peradaban, tidak lagi pada ideologi yang sama, tak tahu lagi realitas, tak terikat lagi dengan sekitarnya, memperkaya diri sendiri, keluarga, kolega dan bahkan istri muda. 
Melepaskan masyarakat berada dalam kondisi miris kesejahtraan, keadilan yang tidak merata sama saja dengan melepaskannya dari pondasi bernegara. Pancasila sudah merangkum semua dasar-dasar kehidupan, aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial untuk semua masyarakat yang bernapas diatas bumi nusantara. Sudah ditegaskan semua itu, yang intinya menyatakan bahwa masyarakat adalah aspek pertama dan utama dalam kehidupan berbangsa dan ber negara. Satu sudut pandang yang berangkat dari rasa kepentingan bersama dalam masyarakat secara bersama-sama. Wawasan nusantara begitulah bahasa yang kerap didengar. Oleh karenanya, kalau sekarang kita banyak masyarakat menuntut pemerataan pembangunan itu merupakan wujud dari tidak dirasakannya keadiln dalam masyarakat. Apabila mau menyelesaikan masalah, lihatlah pada akar persoalan. Saya bisa pastikan bahwa akar masalah kita adalah karena melupakan dasar bernegara, mengabaikan Pancasila sebagai sesuatu yang konkrit. Tidak menjadikan Pancasila sebagai sesuatu yang penting, dan melepaskan Pancasila dari kehidupan sehari-hari. 
Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke harus merasakan satu rasa keadilan dan kesejahteraan yang sama.
Tanpa pemerataan pembangunan dan distribusi ekonomi yang adil antar wilayah, potensi disintegrasi di negara kita akan semakin besar. Pembangunan ifrastruktur di berbagai wilayah di luar Jawa. Infrastruktur itu  tak hanya jalan tol dan kereta api, tapi juga listrik, pertanian, dan lain-lain. 
Menekankan, dengan mewujudkan keadilan sosial di seluruh Indonesia.

Kesimpulan
Mewujudkan keadilan bagi semua adalah tanggungjawab utama seorang pemimpin. Prinsip ini juga tercantum dalam butir-butir ideologi dasar bangsa Indonesia, yakni Pancasila butir kelima tentang keadilian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat dasar kebangsaan Indonesia ini berasal dari fakta bahwa Indonesia adalah satu kesatuan bersama, yang di antara individu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Cara untuk mewujudkan keadilan dalam kepemimpinan adalah dengan melakukan pembangunan yang merata. Pembangunan yang merata tentu saja bukan kesamaan sebab setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. 
Apa arti pembangunan yang merata adalah kehadiran pemerintah bagi semua masyarakat, bagi setiap denyut nadi kehidupan publik, dan keberpihakan pada segenap kepentingan rakyat. Inilah makna keadilan yang berwujud praktis. Keadilan sosial itu berarti keadilan yang mewujud secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Pemerataan pembangunan harus diupayakan dengan serius, daerah-daerah yang selama ini belum mendapatkan pengelolaan yang baik seperti yang dirasakan oleh masyarakat Elar Selatan harus mendapatkan perhatian ekstra.

Kondisi jalan ke elar selatan

Saran
Pemerintah seharusnya dalam hal ini harus lebih menaruh perhatian pada wilayah-wilayah pedesaan yang kurang mendapat perhatian pembangunan dari pemerintah yang mengakibatkan kurang meratanya pembangunan di daerah pedesaan. Pemerintah juga diharapkan mengusahakan pembangunan secara maksimal dengan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang kearah pembangunan yang lebih baik. Merancang perencanaan pembangunan yang tidak hanya dilakukan di daerah perkotaan saja, tetapi juga untuk daerah pedesaan atau pelosok juga.

31 tahun kondisi jalan ke Elar Selatan

Oleh Anak Negeri:
Marten de Zalik Thonda
Marten de Zalik Thonda
10 Maret 2019










Emillius Djosta R Thonda 
 Emillius Djosta R Thonda 
10 Maret 2019